LDII dan Lemhannas RI Perkuat Ketahanan Ideologi Bangsa lewat Kolaborasi Strategis
Jakarta, (16/7) – Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menjalin kerja sama strategis dengan 11 organisasi masyarakat (ormas), termasuk DPP LDII, melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU). Kolaborasi ini bertujuan memperkuat ketahanan ideologi bangsa dan nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan global. Acara berlangsung di Kantor Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).
Lemhannas: Kolaborasi Kunci Hadapi Ancaman Global
Gubernur Lemhannas RI, TB. Ace Hasan Syadzily, menekankan pentingnya sinergi multipihak untuk mengantisipasi kompleksitas tantangan ideologis di era post-truth dan disrupsi digital.
“Empat konsensus nasional—Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—harus menjadi landasan bersama. Kami membuka kesempatan bagi LDII dan ormas lain untuk berpartisipasi dalam program pendidikan Lemhannas,” tegas Ace, yang juga politikus Partai Golkar.
Ia menambahkan, Lemhannas akan mengadopsi pendekatan adaptif menghadapi isu kecerdasan buatan (AI), perubahan iklim, dan disinformasi, serta terbuka terhadap masukan dari masyarakat dalam merumuskan kebijakan strategis.
Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menyoroti ancaman perang proksi di dunia digital sebagai tantangan utama ketahanan nasional.
“Indonesia bukan penguasa teknologi digital, namun kita harus menyamakan persepsi kebangsaan (taswiyah al-manhaj) untuk menjaga keutuhan NKRI,” ujarnya.
KH Chriswanto mengapresiasi MoU ini sebagai langkah konkret, mengingat LDII telah aktif menyelenggarakan Sekolah Virtual Kebangsaan sejak 2024. “Angkatan kedua akan digelar 23 Agustus mendatang dengan melibatkan DPR, TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung,” tambahnya.
Ruang Kolaborasi: Dari Pendidikan hingga Literasi Digital
MoU ini mencakup potensi pengembangan:
- Sekolah Kebangsaan berbasis karakter ormas.
- Penyebaran nilai kebangsaan melalui jaringan LDII di 34 provinsi.
- Pelatihan literasi digital untuk antisipasi disinformasi.
Selain LDII, ormas lain yang terlibat antara lain ICMI, Kosgoro 1957, dan Ikatan Guru Indonesia.
KH Chriswanto mengingatkan bahwa kesuksesan kerja sama bergantung pada implementasi berkelanjutan, bukan sekadar dokumen. “MoU adalah awal, tetapi aksi nyata yang menentukan hasil,” tutupnya. (Lin)
