Kemendes PDTT Gandeng LDII dan Mitra Lintas Sektor Teken MoU Dukung Pembangunan Desa
Jakarta, 26 Juli 2025 – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) resmi menjalin kemitraan strategis dengan 15 lembaga, termasuk Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU). Kerja sama ini ditujukan untuk mempercepat implementasi Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pembangunan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Acara berlangsung di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Rabu (23/7).
Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci transformasi desa. “Desa harus menjadi pusat perhatian. Membangun desa berarti membangun Indonesia,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Kemendes telah menyusun 12 Program Aksi ‘Bangun Desa Bangun Indonesia’ yang akan diperkuat melalui MoU ini. “Kami menargetkan dalam 2-3 tahun ke depan tidak ada lagi desa tertinggal. Saat ini masih ada 10.000 desa tertinggal dan 20.000 desa tanpa sinyal. Ini tanggung jawab kita bersama,” ujar Yandri.
Hingga kini, Kemendes telah menandatangani 48 MoU dan akan memperluas kerja sama dengan 80 mitra lainnya sebagai bagian dari strategi menuju Indonesia Emas 2045.
Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menyatakan kesiapan LDII mendukung program prioritas ini. “Kerja sama kami dengan Kemendes bukan sekadar formalitas. Contoh nyatanya, kami baru saja panen sorgum bersertifikat di Blora dan sedang kembangkan penanaman berkelanjutan,” paparnya.
Blora dipilih karena memiliki populasi sapi terbesar di Indonesia, di mana sorgum tidak hanya bernilai pangan tetapi juga pakan ternak. “Ini wujud konkret dukungan kami untuk ketahanan pangan,” tambahnya.
Selain pertanian, LDII telah aktif dalam berbagai program berbasis desa, seperti:
- Penguatan ekonomi melalui koperasi syariah
- Penanganan stunting dan layanan kesehatan
- Pendidikan karakter via majelis taklim dan pesantren
- Pemanfaatan teknologi digital untuk UMKM
“Mayoritas warga LDII tinggal di desa. Karena itu, kami punya komitmen kuat untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dari tingkat akar rumput,” tegas KH Chriswanto.
MoU ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari ormas, akademisi, hingga pelaku usaha. Ibnu Syarif Hidayat, Pakar Pembangunan Desa dari IPB, menyebut kolaborasi semacam ini “game changer” untuk percepatan pembangunan.
“Dengan pendekatan multisektoral, kita bisa optimalkan potensi lokal sekaligus menyelesaikan masalah struktural seperti infrastruktur dasar dan akses pasar,” jelasnya.
