Ketum DPP LDII Dukung Perbaikan Tata Kelola Haji dalam Kunjungan BP Haji RI
Jakarta, 7 Maret 2025 – KH Chriswanto Santoso Tekankan Pentingnya Pengelolaan Haji Satu Atap untuk Efisiensi dan Transparansi. Ketua Umum DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), KH Chriswanto Santoso, menerima kunjungan Badan Penyelenggara (BP) Haji RI di Kantor DPP LDII, Patal Senayan, Jakarta, Jumat (7/3/2025). Rombongan BP Haji dipimpin oleh Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), didampingi Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, serta sejumlah jajaran lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, KH Chriswanto Santoso menyampaikan dukungannya terhadap upaya perbaikan tata kelola haji, khususnya dengan mengusulkan agar penyelenggaraan haji dikelola dalam satu atap di bawah kementerian khusus. Menurutnya, hal ini akan memudahkan pengawasan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan haji.
“Semangatnya adalah pelayanan. Presiden juga memerintahkan efisiensi dan efektivitas. Maka, tidak bisa tidak, semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan haji ini harus satu atap,” tegas Chriswanto.
Chriswanto menegaskan bahwa pengelolaan haji dalam satu atap bukanlah bentuk pengistimewaan terhadap umat Islam, melainkan upaya untuk mengelola amanah dengan lebih baik. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memerlukan lembaga khusus yang mampu mengelola haji dan umroh secara terintegrasi.
“Ini bukan mengistimewakan umat Islam, tapi masalah umat harus betul-betul dikelola dengan baik. Ini amanah. Saya yakin Gus Irfan dan Bang Dahniel bisa menjadikan pengelolaan ibadah haji lebih efisien dan efektif,” ujarnya.
Selain itu, Chriswanto juga mendorong agar dana haji dikelola secara terpusat. Menurutnya, hal ini akan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi jamaah haji dan mengurangi beban biaya haji bagi masyarakat.
“Dengan pengelolaan dana haji satu pintu, nilai tambah untuk jamaah haji akan lebih besar, dan biaya haji bagi masyarakat bisa lebih ringan,” jelasnya.
Lima Aspek Penting dalam Pengelolaan Haji. Sebelumnya, pada Kamis (6/3), pengurus DPP LDII juga diundang oleh DPR RI untuk memberikan masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Keuangan Haji. Dalam kesempatan tersebut, LDII menyampaikan lima aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan haji, yaitu:
- Aspek Kelembagaan: Pentingnya lembaga yang kuat dan terintegrasi.
- Aspek Kepatuhan Syariah: Dana haji harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah.
- Aspek Efisiensi: Pengelolaan haji harus efisien dan efektif.
- Aspek Investasi: Investasi dana haji harus memberikan return yang baik dan benar.
- Aspek Tata Kelola: Tata kelola yang baik dan transparan akan meningkatkan efisiensi.
Sementara itu, Kepala BP Haji, Gus Irfan, menyatakan bahwa kunjungannya ke kantor DPP LDII selama bulan Ramadan bertujuan untuk menjalin silaturahim dengan para pengurus LDII. Ia berharap dapat mendapatkan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja BP Haji.
“Kami ingin mendapatkan banyak masukan, terutama berkaitan dengan bagaimana kita bisa melaksanakan amanah Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan pelayanan terbaik kepada calon jamaah haji,” kata Irfan.
Irfan juga menyampaikan komitmen BP Haji untuk meningkatkan kuota dan pelayanan jamaah haji. Meskipun kuota haji bergantung pada pemerintah Arab Saudi, BP Haji akan terus melakukan pendekatan dan perbaikan untuk mengurangi antrean panjang haji.
“Daftar tunggu kita sekarang sekitar 5,4 juta orang. Tiap tahun yang berangkat sekitar 240.000 orang, sementara pendaftarannya 300.000 orang. Jadi, angka itu tidak akan pernah berkurang,” ujarnya.
Gus Irfan menekankan tiga prinsip utama dalam pelayanan haji, yaitu:
- Aman: Jamaah haji dapat berangkat dan pulang dalam keadaan sehat.
- Nyaman: Jamaah haji dapat melaksanakan ritual ibadah dengan tenang dan nyaman di Tanah Suci.
- Efisien: Biaya haji harus sesuai dengan pelayanan yang diberikan.
Irfan berharap kunjungan ini dapat mempererat silaturahim antara BP Haji dan DPP LDII, serta memberikan masukan yang bermanfaat untuk menjadikan penyelenggaraan haji lebih efektif dan efisien di masa depan.
“Kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi pelayanan haji di Indonesia,” pungkasnya.
Pertemuan antara BP Haji RI dan DPP LDII ini menandai langkah penting dalam upaya perbaikan tata kelola haji di Indonesia. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan penyelenggaraan haji dapat menjadi lebih transparan, efisien, dan memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia. (LDII)
