Menuju Kemandirian Pangan, LDII Dukung Penghentian Impor Pangan
Jakarta (5/2). Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menghentikan impor beras, jagung pakan, dan gula pada tahun 2025 sebagai bagian dari upaya mencapai kemandirian pangan nasional. Keputusan ini mendapatkan dukungan penuh dari DPP LDII, yang menilai bahwa penghentian impor pangan tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan ketahanan pangan jangka panjang di Indonesia.
Ketua DPP LDII, Rubiyo, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan kemandirian pangan. “Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah serta tenaga kerja yang sangat memadai, tapi perlu pengelolaan yang baik termasuk mengatur konversi lahan pertanian menjadi nonpertanian. “Sehingga sangat memungkinkan untuk tidak impor beras misalnya. Meskipun, saat ini terjadi pula konversi lahan sawah pertanian,” ujar Rubiyo mengingatkan.
Tantangan beratnya ada pada pengelolaan yang baik, terutama dalam mengatur konversi lahan pertanian menjadi nonpertanian, Rubiyo juga mengingatkan bahwa konversi lahan sawah yang terus berlangsung berpotensi mengurangi luas lahan pertanian. “Padahal kebutuhan pangan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk,” katanya.
Pengelolaan Lahan Pertanian dan Teknologi Inovasi untuk Kemandirian Pangan
Rubiyo menambahkan, meskipun lahan pertanian semakin terbatas, kebutuhan pangan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Oleh karena itu, DPP LDII menyarankan perluasan lahan pertanian untuk meningkatkan produksi pangan, termasuk padi, jagung pakan, dan tebu..
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah sudah mulai melakukan intensifikasi pertanian dengan mengembangkan teknologi pertanian yang lebih canggih. Pemerintah kini mengembangkan varietas unggul yang lebih adaptif terhadap kondisi iklim dan mampu berproduksi tinggi, serta tahan terhadap hama dan penyakit. Selain itu, teknologi pemupukan dan penggunaan alat mesin pertanian modern berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia.
Menurut Rubiyo, penting bagi Indonesia untuk melakukan diversifikasi sumber pangan lokal. “Tingkatkan potensi pangan lokal di daerah. Misalnya di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki potensi untuk mengembangkan jagung dan sorgum, sementara Papua kaya akan umbi dan sagu,” tambahnya. Diversifikasi ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada pangan impor, sekaligus meningkatkan kemandirian pangan lokal yang lebih berkelanjutan.
Peran LDII dalam Mendukung Program Kemandirian Pangan
LDII juga berperan aktif dalam mendukung program pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan LDII adalah dengan mengembangkan sorgum melalui kebun benih yang bermutu. Kebun benih tersebut terletak di Blora, Jawa Tengah, dan memiliki luas 1 hektar. Kebun benih ini diperkirakan menghasilkan 20 ton benih untuk memenuhi kebutuhan 400 hektar lahan pertanian.
DR. Imam Suprayogi selaku Ketua DPW LDII Riau, turut memberikan dukungannya terhadap kebijakan penghentian impor pangan ini. “Penghentian impor pangan adalah langkah yang sangat penting dalam mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Dengan sumber daya alam yang melimpah, serta perkembangan teknologi pertanian, kita yakin Indonesia dapat mengelola sektor pertaniannya lebih baik lagi,” ujar Imam Suprayogi. Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi seperti LDII akan mempercepat tercapainya tujuan kemandirian pangan yang berkelanjutan.
Penghentian impor pangan pada 2025 adalah langkah strategis untuk mencapai kemandirian pangan Indonesia. DPP LDII bersama masyarakat siap mendukung pencapaian kemandirian pangan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam yang optimal, pengembangan teknologi pertanian, dan diversifikasi pangan lokal berbasis potensi daerah.
