No icon

LDII RIAU ADAKAN FGD MENGENAI PENGELOLAAN ASET TANAH DENGAN BPN

SIGAPNEWS.CO.ID | PEKANBARU -  DPW Lembaga Dakwah Islam indonesia (LDII) Provinsi Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terarah, Rabu (21/08/2019).
 
FGD yang digelar LDII Riau ini mengambil tema, " Pengelolaan Keberadaan Aset di Bidang Pertanahan Tantangan, Harapan dan Alternatif Solusinya," menghadirkan pembicara utama Ir. H. Sudarsono, MM, berlangsung di sekretariat LDII Riau, Jalan Setia, Tangkerang, Pekanbaru.
 
Menurut ketua DPW LDII Riau, Dr. Imam Suprayogi, perkembangan pengelolaan aset tanah sudah banyak perkembangan dan perubahan. "Kita sebagai warga negara yang baik perlu mengikuti aturan atau regulasi dari pemerintah. Saat ini banyak regulasi pemerintah bidang pertanahan yang baru, maka perlu kita sosialisasikan melalui nara sumber yang kompeten," terang Dr. Imam Suprayogi.
 
Pembicara utama, H. Sudarsono, MM, adalah Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Republik Indonesia.
 
Ir. Sudarsono mengatakan, Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi menargetkan pada tahun 2025 seluruh tanah dari Sabang sampai Merauke harus memiliki status hak dengan sertifikat. 
 
Untuk memenuhi target pada tahun 2025 seluruh tanah disertifikat pemerintah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap.
 
Menurut H. Sudarsono, sertifikat yang seharusnya dipegang masyarakat sebanyak 116 juta, namun sampai 2015 baru sekitar 46 juta lembar yang dicetak.
 
Pemerintah akan terus mempercepat penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat. Tujuannya, konflik lahan di masyarakat tak kembali terjadi.
 
"Konflik pertanahan terjadi karena masyarakat tidak memegang tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki yang namanya sertifikat," ucap H. Sudarsono
 
Konflik lahan, lanjut dia, biasanya melibatkan masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, maupun masyarakat dengan perusahaan.(*)
 
Liputan: Yefrizal
Editor   : Yefrizal
Comment As:

Comment (0)